NARAWARTA.COM — Keberhasilan program energi bersih ini menuntut transformasi ekosistem kelistrikan secara menyeluruh, bukan sekadar proyek konstruksi panel surya. Menurut Syamsir, pemerintah harus menyusun peta jalan nasional yang jelas dengan membagi target 100 GWp ke dalam tahapan realistis: periode 2027-2030, 2031-2035, dan 2036-2040.
Jaringan Listrik Jadi Prioritas Utama
Kapasitas tampung jaringan menjadi faktor penentu lokasi proyek. Studi dampak terhadap sistem kelistrikan wajib dilakukan sebelum persetujuan pembangunan klaster PLTS berskala besar. Tanpa interkoneksi antar-pulau yang kuat dan percepatan transmisi dari wilayah potensi tinggi ke pusat beban, risiko ketidakandalan sistem meningkat drastis.
Untuk menjaga stabilitas pasokan, pengembangan PLTS perlu didukung teknologi penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS). Solusi lain mencakup pumped storage, pembangkit fleksibel, serta pembaruan sistem kendali jaringan agar lebih canggih dalam mengelola fluktuasi energi surya.
Pendekatan Portofolio dan Pembiayaan
Syamsir mendorong pendekatan portofolio yang beragam. Kapasitas 100 GWp sebaiknya tidak bergantung pada satu model saja, melainkan kombinasi antara PLTS skala utilitas, PLTS atap, PLTS terapung, hingga sistem hibrida surya-hidro dan surya-angin. Arahannya juga bisa menyasar kawasan industri, smelter, pusat data, hingga wilayah terpencil dan kepulauan.
Aspek pembiayaan menjadi hambatan signifikan mengingat besarnya kebutuhan modal. Pemerintah diminta menciptakan mekanisme pengadaan yang bankable untuk menarik investor. Kepastian hukum meliputi struktur perjanjian jual beli listrik (PPA), tarif, ketentuan take-or-pay, serta kompensasi atas pembatasan pasokan (curtailment).
Sumber dana perlu diperluas melalui perbankan domestik dan internasional, obligasi hijau, bank pembangunan multilateral, hingga blended finance. Jaminan pemerintah dan perlindungan terhadap perubahan regulasi juga mutlak diperlukan untuk meminimalisir risiko mata uang dan hak atas tanah.
Dampak Ekonomi dan Kesiapan SDM
Pengembangan PLTS harus dikaitkan dengan kebijakan industrialisasi untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru. Energi surya dapat diarahkan memenuhi kebutuhan hidrogen hijau, ekosistem kendaraan listrik, pelabuhan, bandara, dan bangunan komersial. Hal ini memperkuat rantai industri energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil.
Kesiapan sumber daya manusia (SDM) tak kalah krusial. Universitas dan lembaga vokasi perlu menyiapkan tenaga profesional seperti insinyur tenaga surya, perencana jaringan, spesialis pembiayaan proyek, hingga teknisi operasi dan pemeliharaan (O&M). Tanpa dukungan SDM mumpuni, infrastruktur fisik yang dibangun berisiko tidak beroperasi optimal.
Target 100 GWp akhirnya menjadi ujian integrasi ekosistem energi nasional. Keberhasilannya ditentukan oleh sinkronisasi antara kesiapan jaringan, skema pembiayaan, kebijakan industri, dan kompetensi manusia, bukan semata-mata oleh angka kapasitas terpasang.
