NARAWARTA.COM — Rencana ambisius pemerintah membangun PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) tidak hanya bertumpu pada lahan darat yang luas. Bendungan-bendungan besar yang tersebar dari Sumatera hingga Papua kini dilirik sebagai ladang panel surya terapung — sebuah langkah yang sekaligus memanfaatkan infrastruktur air yang sudah ada.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi ini tidak kecil: 250 bendungan yang telah diidentifikasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyimpan kapasitas listrik hingga 43 GW. Permukaan air yang tenang dan luas dianggap ideal untuk memasang modul surya mengapung tanpa perlu membebaskan lahan baru.
Mengapa Percepatan Jadi 3 Tahun?
Awalnya, pemerintah memasang target penyelesaian program ini dalam empat tahun. Namun, arahan Presiden mengubah semuanya: tenggat dipangkas menjadi tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.
"Pelaksanaan kegiatan itu ada percepatan, yang disampaikan oleh Presiden kan menjadi tiga tahun. Tadinya kan kita merencanakan sekitar empat tahun. Jadi, ini pelaksanaan kegiatan 2026, 2027, 2028," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di sela acara Indo EBTKE ConEx and Exhibition ke-12 di JIExpo Kemayoran, Rabu (2/9/2026).
Kata kunci dari percepatan ini adalah eksekusi yang paralel. Alih-alih menuntaskan satu tahap lalu beralih ke tahap berikutnya, pemerintah mendorong seluruh proses — survei lokasi, konstruksi, hingga interkoneksi jaringan — berjalan bersamaan di banyak titik.
Bendungan Jadi Andalan Baru
Model PLTS terapung sejatinya bukan hal baru di Indonesia. PLTS Cirata di Jawa Barat, yang dibangun di atas waduk seluas 200 hektare, telah membuktikan bahwa panel surya di atas air bisa beroperasi efisien sekaligus menghindari konflik lahan dengan masyarakat.
Dengan 250 bendungan yang tersebar di berbagai daerah, potensi yang sama kini bisa direplikasi dalam skala jauh lebih besar. Keuntungannya ganda: infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jaringan transmisi umumnya sudah tersedia di lokasi bendungan, sehingga biaya pengembangan bisa ditekan.
Bagi daerah-daerah yang selama ini mengandalkan pembangkit diesel berbahan bakar minyak, kehadiran PLTS terapung di bendungan terdekat bisa menjadi titik balik — listrik yang lebih murah, lebih bersih, dan tidak lagi bergantung pada pasokan BBM yang harganya fluktuatif.
Dampak ke Target Energi Bersih Nasional
Percepatan ini sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060. PLTS 100 GWp sendiri diproyeksikan menjadi tulang punggung transisi energi, menyumbang porsi terbesar dari target bauran energi baru terbarukan yang dicanangkan mencapai 23 persen pada 2025.
Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah aspek pendanaan dan regulasi. Proyek sebesar ini membutuhkan investasi ratusan triliun rupiah, sebagian besar diharapkan datang dari sektor swasta melalui skema kemitraan pemerintah dan badan usaha. Skema tarif yang menarik serta kepastian hukum menjadi syarat mutlak agar investor mau masuk.
Dengan tenggat 2028, waktu tiga tahun memang singkat untuk membangun PLTS 100 GW — setara puluhan kali kapasitas PLTS Cirata. Namun, jika 250 bendungan itu benar-benar dimanfaatkan secara optimal, target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Persoalannya kini tinggal disiplin eksekusi di lapangan.
