JAKARTA, NARAWARTA.COM — Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, membawa rekam jejak panjang di bidang desentralisasi fiskal ke kursi tertinggi Kemenkeu. Di bawah pengawasannya sebagai Wakil Menteri Keuangan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sempat menembus Rp95,3 triliun hanya dalam satu bulan, Januari 2026. Kini publik daerah menunggu arah kebijakan DAU, DBH, dan dana abadi daerah di bawah kepemimpinan penuhnya.
Suahasil Nazara bukan nama baru di ruang kebijakan fiskal pusat-daerah. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sekitar setahun sejak 8 September 2025, ia telah lama menangani isu desentralisasi fiskal dari dalam Kemenkeu.
Jejak itu dimulai sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Ia kemudian menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.
Grand Design Desentralisasi Fiskal dan Empat Tujuan Utama
Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suahasil memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama untuk memperbaiki hubungan keuangan pusat-daerah. Dokumen itu menjadi kerangka kerja yang ia bawa dalam berbagai forum kebijakan.
Salah satu sorotan berulangnya: pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah daerah belum optimal. Dana transfer meningkat, tetapi realisasi belanja daerah justru melambat di sejumlah pos.
Ia juga mendorong pembentukan dana abadi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kas atau cash idle yang menganggur alih-alih dibelanjakan. Gagasan ini menyasar pemda dengan silpa besar yang tidak terserap ke program pembangunan.
Ketergantungan Fiskal Daerah dan Dominasi Pulau Jawa
Dalam berbagai paparannya, Suahasil menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi. Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi, dan desentralisasi fiskal disebutnya belum sepenuhnya berhasil meratakan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
Catatan itu penting karena TKD menjadi tulang punggung belanja banyak kabupaten/kota, terutama di luar Jawa. Ketika transfer pusat melambat, dampaknya langsung terasa di jalan hotmix, rabat beton, hingga layanan posyandu.
Di sisi lain, realisasi TKD di bawah pengawasan Suahasil sebagai Wamenkeu tercatat terus tumbuh signifikan. Puncaknya, realisasi menembus Rp95,3 triliun hanya di bulan Januari 2026.
Pergantian Menkeu dan Sorotan Analis
Analis Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, menyebut salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian adalah masalah koordinasi internal Purbaya dengan jajaran Kemenkeu. Termasuk soal restitusi pajak yang tertahan.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dinilai menjadi beban APBN yang perlu diatur lebih ketat. Prabowo memberi arahan khusus ke Suahasil untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, serta memastikan defisit tetap di bawah 3%.
Yang Ditunggu Daerah dari Menkeu Baru
Dengan latar belakang itu, publik dan pemerintah daerah menaruh perhatian khusus pada arah kebijakan dana transfer daerah ke depan. Apakah DAU dan DBH akan direformasi, apakah dana abadi daerah akan didorong lebih agresif, dan bagaimana nasib daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat.
Bagi pemda dengan ketergantungan tinggi, sinyal apa pun dari Kemenkeu soal TKD akan langsung memengaruhi penyusunan APBD dan prioritas belanja. Bagi daerah dengan kas menganggur, dorongan dana abadi bisa menjadi ujian keseriusan mengelola fiskal sendiri.
Suahasil belum mengumumkan arah kebijakan spesifik di bidang transfer daerah sejak dilantik. Namun rekam jejaknya selama lebih dari satu dekade di ruang desentralisasi fiskal menjadi alasan utama daerah menaruh harapan — sekaligus mengawasi — kepemimpinannya di Kemenkeu.
Fakta Singkat
| Menkeu baru | Suahasil Nazara, dilantik Senin 14 September 2026 |
| Menggantikan | Purbaya Yudhi Sadewa (menjabat sejak 8 September 2025) |
| Jabatan sebelumnya | Wakil Menteri Keuangan |
| Rekam jejak kunci | Tim Asistensi Menkeu bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Otonomi Daerah (hingga 2015) |
| Realisasi TKD era Wamenkeu | Rp95,3 triliun (Januari 2026) |
| Arahan Prabowo | Jaga kesehatan & kredibilitas APBN, defisit di bawah 3% |
Rekam Jejak di Desentralisasi Fiskal
- Memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah
- Berulang kali menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemda yang belum optimal — dana transfer naik, tapi realisasi belanja daerah di sejumlah pos justru melambat
- Mendorong pembentukan dana abadi daerah, khususnya untuk daerah dengan kas (cash idle) yang menganggur
- Menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi, dengan Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi
Konteks Pergantian
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian Purbaya adalah masalah koordinasi internal dengan jajaran Kemenkeu, termasuk soal restitusi pajak yang tertahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga disorot sebagai beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.
Belum ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan pasti pergantian ini.
