NARAWARTA.COM — Bantahan itu disampaikan Misbakhun melalui pesan WhatsApp pada Minggu (13/9), merespons siniar Bocor Alus dan pemberitaan Majalah Tempo yang menyebut namanya terkait urusan pita cukai rokok. Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu menyatakan tidak akan mencederai amanah konstituennya yang banyak berprofesi sebagai petani tembakau.
"Saya tidak melakukan apa yang disampaikan dalam siaran atau berita tersebut," ujar Misbakhun.
Rekam Jejak di Dapil Tembakau Jadi Sandaran
Misbakhun merujuk rekam jejaknya sebagai anggota DPR yang mewakili Probolinggo dan Pasuruan, dua kabupaten penghasil tembakau. Menurut dia, sikap politiknya selama ini konsisten berpihak pada petani tembakau.
"Saya konsisten meminta tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap rendah karena hal itu bermanfaat bagi petani tembakau," imbuhnya.
Posisi itu sejalan dengan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil dari tekanan politik yang ia suarakan di Komisi XI, yang membidangi anggaran dan penerimaan negara.
Nama Adi Harnowo Disebut Sudah Lama Tak Jadi Tenaga Ahli
Dalam bantahannya, Misbakhun juga menyinggung Adi Harnowo, nama yang disebut dalam pemberitaan dan siniar tersebut. Menurut dia, Adi sudah lama tidak bekerja untuknya.
Sejak DPR periode saat ini dilantik pada Oktober 2024, tidak ada nama Adi Harnowo dalam daftar tenaga ahli untuk anggota Fraksi Golkar itu. "Silakan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan," katanya.
Kewenangan Pita Cukai Ada di DJBC, Bukan DPR
Misbakhun menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan soal pita cukai rokok. Semua pemesanan pita cukai, menurut dia, harus melalui sistem elektronik yang dikelola DJBC.
"Jadi, tidak ada hubungannya dengan saya," imbuhnya.
Ia mengaku telah menghubungi Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto untuk meminta penjelasan atas isu yang berkembang. Menurut Misbakhun, DJBC tidak menemukan namanya dalam investigasi tersebut.
"Pak Nirwala menyampaikan tidak ada nama saya dalam persoalan pemesanan pita cukai rokok," ujarnya.
Misbakhun mempersilakan publik meminta klarifikasi langsung kepada pembuat berita maupun pihak yang menyebut namanya. Ia menegaskan kewenangan investigasi atas dugaan penyalahgunaan penjualan pita cukai ada di DJBC.
Dukungan dari Tokoh Probolinggo dan Ormas Tembakau
Penyebutan nama Misbakhun dalam pemberitaan itu mendapat perhatian di daerah pemilihannya. Tokoh masyarakat Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurahman, meminta publik tidak serta-merta menganggap narasi pemberitaan sebagai fakta.
"Publik perlu melihat rekam jejak dan kontribusi beliau secara utuh. Jika ada tuduhan atau dugaan tertentu, tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan proses hukum yang objektif, bukan hanya asumsi atau opini," ujarnya.
Wahid menilai Misbakhun merupakan salah satu anggota DPR yang paling konsisten memperjuangkan kepentingan petani tembakau, buruh pabrik rokok, hingga keberlangsungan industri hasil tembakau nasional.
"Aspirasi dan tekanan politik yang konsisten ia suarakan membuahkan hasil setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2026," kata Wahid.
Sekretaris Ormas Madas Serumpun Agus Cahyono menyampaikan hal serupa. Menurut dia, pemberitaan tersebut cenderung mendiskreditkan Misbakhun tanpa mengulas secara utuh perjuangannya membela petani tembakau dan buruh industri hasil tembakau.
"Jangan sampai perjuangan itu diabaikan hanya karena adanya narasi yang terus-menerus membangun citra negatif terhadap beliau," ujarnya.
Isu pita cukai rokok sendiri sensitif di kalangan pelaku industri hasil tembakau. Pemesanan pita cukai menentukan kuota produksi dan penerimaan negara dari cukai, sektor yang menyumbang ratusan triliun rupiah ke APBN setiap tahun dan menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di Jawa Timur.
