NARAWARTA.COM — Pemerintah membutuhkan investasi sekitar US$70 miliar hingga US$73 miliar atau setara Rp1.306 triliun untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Kebutuhan dana raksasa itu terungkap dari perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas proyek listrik hijau yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jika terealisasi, proyek ini bakal menjadi salah satu pasar energi terbarukan terbesar di Tanah Air dengan target rampung dalam tiga tahun.
Paragraf pembuka: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan angka kebutuhan investasi tersebut dalam acara MKI Electricity Connect 2026. Ia menyebut proyek PLTS 100 GW sebagai bagian dari langkah nyata pemerintah mengejar target net zero emission (NZE) Indonesia, di tengah perubahan komitmen sejumlah negara terhadap Paris Agreement.
Perhitungan Kementerian ESDM memakai asumsi kurs Rp17.895,94 per dolar AS. Dengan rentang US$70 miliar hingga US$73 miliar, total dana yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp1.306 triliun.
Komitmen Indonesia di Tengah Negara Lain Mundur
Bahlil menegaskan pemerintah tetap konsisten menjalankan target NZE meski sejumlah negara memilih keluar dari Paris Agreement dan beralih mengganti fosil mereka ke energi baru terbarukan. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo sudah jelas: Indonesia tidak akan mengikuti langkah negara-negara besar yang mundur dari komitmen iklim.
"Forum ini menurut saya sangat penting untuk menyampaikan ini. Sekalipun negara-negara lain keluar daripada Paris Agreement untuk net zero emission dengan menggantikan fosil mereka kepada energi baru terbarukan, Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita bahwa Indonesia, sekalipun negara yang hebat-hebat itu keluar, Indonesia tetap akan konsisten untuk memenuhi target net zero emission kita di 2050 sampai dengan 2060," kata Bahlil dalam acara tersebut, dikutip Rabu (23/9/2026).
Komitmen itu diterjemahkan ke sejumlah program konkret. Salah satunya melalui
