NARAWARTA.COM — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini belum bisa memastikan jadwal pertemuan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membahas wacana pemindahan rekening gaji ASN daerah dari Bank Pembangunan Daerah ke Himpunan Bank Negara. Rini menyatakan pertemuan itu baru bisa digelar setelah Suahasil menuntaskan konsolidasi internal di Kementerian Keuangan. Wacana ini sendiri sudah menuai penolakan dari serikat pekerja BPD dan sejumlah ekonom yang menilai kebijakan tersebut tidak mendesak.
Rini menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia mengaku belum dapat memastikan kapan pertemuan dengan Suahasil akan terlaksana, namun berharap bisa terealisasi pekan depan.
"Saya mesti ketemu Pak Suahasil. Beliau kan sedang konsolidasi internal. Sesegera mungkin (pertemuannya dijadwalkan)," ujar Rini, Kamis (17/9).
"Belum pekan ini, mudah-mudahan (pekan depan)," tambahnya.
Serikat Pekerja BPD Peringatkan Efek Berantai
Wacana pemindahan payroll PNS dari BPD ke Himbara pertama kali diungkap oleh Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI pada Kamis (3/9), perwakilan SPBPDSI bernama Sigit membeberkan dampak yang bakal timbul jika rencana itu dieksekusi.
Menurut serikat pekerja, pemindahan tersebut akan menghantam langsung tiga pilar utama BPD: tenaga kerja, bisnis bank, dan perekonomian daerah. Dari sisi likuiditas, dana murah atau Current Account Saving Account milik BPD diprediksi merosot tajam.
INDEF: Tidak Ada Urgensi, Intermediasi Daerah Bisa Terganggu
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai tidak ada urgensi dari rencana pemindahan gaji tersebut. Jika tujuannya memperkuat likuiditas Himbara, kebijakan ini justru berisiko melemahkan intermediasi keuangan di daerah.
Rizal menjelaskan gaji PNS merupakan sumber dana murah dan stabil bagi BPD. Jika dana tersebut ditarik secara masif, bank daerah akan mengalami penurunan CASA yang memicu kenaikan biaya dana, sehingga ruang penyaluran kredit ke masyarakat daerah semakin sempit.
"Dampaknya dapat menjalar ke ekonomi daerah. Berkurangnya dana murah berpotensi membuat kredit UMKM dan sektor produktif lebih mahal sekaligus menciptakan liquidity leakage dari daerah ke bank nasional," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/9).
Bank Permata: Pemerintah Perlu Jelaskan Masalah Dasar
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga tidak melihat adanya urgensi dari kebijakan ini. Sebelum melakukan perubahan sebesar ini, pemerintah seharusnya menunjukkan terlebih dahulu persoalan yang ingin diselesaikan.
Josua mencontohkan beberapa hal yang perlu diklarifikasi, seperti apakah terdapat kegagalan pembayaran gaji, biaya transaksi terlalu tinggi, kelemahan pengawasan, atau masalah teknologi pada BPD.
"Jika masalah dasarnya tidak jelas, pemindahan secara seragam justru berisiko menciptakan biaya ekonomi yang lebih besar daripada manfaat administratifnya," ujar Josua ketika dihubungi CNNIndonesia.com secara terpisah.
Dampak ke Likuiditas BPD dan Sektor Kredit Daerah
Dana gaji ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana pihak ketiga paling stabil bagi BPD. Simpanan jenis ini masuk kategori dana murah karena biaya bunganya rendah, sehingga bank daerah bisa menekan cost of fund dan menyalurkan kredit dengan bunga lebih kompetitif.
Jika rekening gaji dipindahkan ke Himbara, BPD berpotensi kehilangan porsi CASA yang signifikan. Konsekuensinya, biaya dana naik dan margin kredit menipis. Sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan BPD disebut paling rentan terdampak.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi soal pemindahan tersebut. Pembahasan masih bergantung pada hasil pertemuan antara Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan yang jadwalnya belum ditetapkan.
