PALANGKA RAYA — Bupati Barito Utara Shalahuddin menyatakan tiga kecamatan menjadi prioritas operasi pemadaman karhutla yakni Teweh Selatan, Teweh Baru, dan Teweh Tengah. Sementara itu, Kecamatan Montallat justru diprioritaskan untuk pencegahan dan deteksi dini karena mencatat jumlah titik panas tertinggi di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Shalahuddin dalam rapat evaluasi penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Kamis.
Lahan Terbakar Capai 124 Hektare, Agustus Jadi Periode Terburuk
Data BPBD setempat mencatat lonjakan signifikan terjadi pada Agustus 2026. Dalam satu bulan tersebut, tercatat 192 hotspot, 102 kejadian karhutla, dan 50,16 hektare lahan terbakar. Angka ini menjadikan Agustus sebagai periode dengan tekanan karhutla tertinggi sepanjang tahun ini.
Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan pun resmi diberlakukan selama 60 hari, terhitung mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Pemkab juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1144/BPBD/VIII/2026 berisi instruksi larangan pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Barito Utara.
150 Personel dan 23 Mobil Tangki Air Disiagakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan kekuatan 150 personel yang terdiri dari 80 orang Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat, ditambah 70 personel cadangan. Pasukan ini diperkuat 45 regu Masyarakat Peduli Api, tiga Destana, serta dukungan lintas sektor dari TNI/Polri, Manggala Agni, Damkar, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan dunia usaha.
Untuk peralatan, BPBD mengerahkan 23 unit mobil tangki air, tujuh unit mobil rescue double cabin, satu unit mobil pick up, motor trail, dan berbagai peralatan pemadaman pendukung. Pusdalops juga diaktifkan 24 jam selama tujuh hari untuk mempercepat respons.
Mengapa Pos Lapangan di Wilayah Prioritas Menjadi Krusial?
Shalahuddin menegaskan penguatan pos lapangan dan sarana prasarana di kecamatan prioritas menjadi kebutuhan mendesak. Keberadaan pos ini dinilai mampu mempercepat waktu respons, memperkuat deteksi dini, serta mempersingkat mobilisasi personel dan peralatan selama masa siaga.
"Daerah siap melakukan penanganan karhutla. Namun penguatan pos lapangan dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan dan efektivitas respons," ujar Shalahuddin.
Pemkab terus memperbarui penentuan wilayah prioritas berdasarkan perkembangan kejadian, sebaran hotspot, luasan area terbakar, kondisi cuaca, serta situasi faktual di lapangan. Respons cepat terus dilakukan melalui imbauan, pemadaman dini, dan patroli rutin di titik rawan.
