JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan ketersediaan dana bantuan logistik dan perlindungan sosial bagi korban bencana tetap menjadi prioritas. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang diajukan langsung kepada Presiden dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ketika anggaran reguler tidak mencukupi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan mekanisme ini merupakan langkah resmi yang dilindungi undang-undang untuk merespons kondisi darurat. Sebab, dinamika kejadian bencana alam kerap tidak terprediksi secara presisi dalam perencanaan anggaran tahunan kementerian.
"Dana bencana ini kalau kita tidak cukup, kita mengajukan ABT, Anggaran Biaya Tambahan, ke Presiden. Nanti nilainya sesuai dengan kebutuhan dan dikaji bersama Kementerian Keuangan," kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin.
Realiasi Penyaluran Capai Rp2,5 Triliun untuk Tiga Provinsi
Skema penambahan dana ini sebelumnya telah terbukti digunakan dalam penanganan bencana hidrometeorologi berskala besar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir tahun lalu. Pemerintah melalui Kemensos menyalurkan total dana sebesar Rp2,5 triliun untuk mempercepat pemulihan dan meringankan beban korban di tiga provinsi tersebut.
Selain itu, bantuan juga mengalir untuk korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai intervensi yang dikucurkan mencapai Rp14,6 miliar, mencakup sembako, logistik perlengkapan pengungsi, hingga santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia dan luka-luka.
Stok Logistik Masih Aman untuk Penyintas Erupsi Gunung Api
Mensos Saifullah Yusuf menambahkan pihaknya siap memenuhi kebutuhan penyintas erupsi gunung berapi di berbagai daerah. Daerah yang menjadi perhatian meliputi Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Gunung Sinabung), Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT, serta Gunung Ibu di Maluku.
"Masih tersedia, mencukupi yang dari gudang logistik kementerian sosial, namun bencana datang kadang-kadang (mendadak) jadi belum kita rencanakan, karena itu sangat dimungkinkan untuk meminta tambahan dana," ujarnya.
Penanganan penyintas tetap menjadi prioritas utama di seluruh Indonesia. Langkah yang dilakukan meliputi pengerahan logistik, pendirian posko pengungsian, hingga penyaluran santunan bagi para korban.
