BEKASI — Sebanyak 106 korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur beserta keluarga belum mendapatkan kepastian realisasi bantuan dan santunan yang sempat dijanjikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tragedi tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi yang terjadi pada 27 April 2026 itu menewaskan 16 orang, melukai puluhan penumpang, serta menyebabkan sejumlah korban menderita cacat permanen.
Empat bulan berselang, perwakilan keluarga korban mendatangi Plaza Pemkot Bekasi pada Jumat (4/9/2026). Kedatangan tersebut ditujukan untuk menemui langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi guna menanyakan perkembangan realisasi santunan yang sebelumnya sempat diutarakan ke publik.
Respons Dedi Mulyadi: Bantuan Bersifat Kemanusiaan, Bukan Kewajiban Pemprov
Menanggapi kedatangan keluarga korban, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa santunan yang disiapkannya bersumber dari kepedulian sosial, bukan tanggung jawab hukum pemerintah daerah atas kecelakaan perkeretaapian.
"Nanti datanya kasih ke saya. Tapi itu kan sifatnya juga kemanusiaan dari kita. Karena dari sisi tanggung jawab kan sebenarnya bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab PT KAI. Itu karena sumbangsih dari kita," ujar Dedi, dikutip Senin (7/9/2026).
Dedi menambahkan, distribusi bantuan tahap awal telah disalurkan sesuai daftar nama yang masuk ke pemerintah provinsi. Keluarga yang belum menerima bantuan diminta menyetorkan kembali identitas mereka melalui tim staf yang bertugas.
"Dan kemarin kan kita sudah nganterin semuanya dari data yang ada. Kalau Bapak datanya belum terdata, ya nanti kita bantu. Datanya sih Pak, namanya siapa, alamat di mana, kondisinya seperti apa," katanya.
Faktor Pendataan dan Domisili Korban
Menurut Dedi, hambatan pembagian santunan kemungkinan bersumber dari ketidaksesuaian administrasi kependudukan. Korban atau keluarganya diduga tidak berada di alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk ketika proses pendataan lapangan berlangsung.
"Itu kan sifatnya saya membantu nih dan sifatnya hanya bersifat empatik saja. Makanya waktu itu dari data yang saya punya, saya antar-antarin," ujarnya.
Dedi meminta keluarga yang merasa terlewat untuk segera menyerahkan data lengkap mencakup nama, alamat domisili, dan kondisi terkini korban agar penanganan susulan dapat diproses. Setelah pertemuan singkat tersebut di Plaza Pemkot Bekasi, pihak keluarga korban memilih langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan tambahan kepada awak media.
Keluarga Korban Desak Kejelasan Hasil Investigasi KNKT
Tuntutan keluarga korban tidak berhenti pada persoalan dana santunan. Pihak keluarga masih menuntut transparansi menyeluruh terkait proses hukum dan hasil investigasi yang telah dirilis Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Hary Marwata (63), ayah dari Nur Ainia Eka Rahmadynna yang meninggal dunia dalam peristiwa maut tersebut, menegaskan bahwa kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas tabrakan maut di emplasemen stasiun harus diungkap secara terbuka.
"Sampai sekarang kami belum mendapat informasi mengenai perkembangan penanganan kasus ini," ujar Hary kepada awak media di Stasiun Bekasi Timur, Jumat (7/8/2026).
Hary menegaskan realisasi janji pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada para korban yang terdampak insiden nahas itu.
"Bukan semata-mata karena nilainya, tetapi karena kami ingin semua yang sudah dijanjikan benar-benar direalisasikan dengan jelas," kata Hary.
