NARAWARTA.COM — Perum Bulog memastikan pasokan beras untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan Beras Kita Premium, bukan produk khusus berlabel fortifikasi. Keputusan ini mengikuti arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Langkah tersebut menegaskan posisi beras premium sebagai komoditas komersial Bulog, terpisah dari beras program bersubsidi.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya telah menyiapkan Beras Kita Premium sebagai salah satu sumber pasokan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menurut Rizal, penggunaan beras premium untuk MBG merupakan arahan langsung dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. "Kalau beras MBG sesuai arahan Pak Mentan maupun Pak Menko, tetap menggunakan beras premium. Packaging-nya seperti ini, jadi Beras Kita Premium," ujarnya.
Beras Kita Premium Produk Komersial Tanpa Subsidi
Rizal menegaskan Beras Kita Premium merupakan produk komersial Bulog dan tidak memakai skema pelayanan publik atau public service obligation (PSO). Artinya, beras ini dipasarkan tanpa subsidi, berbeda dengan Beras Kita Medium yang dipakai dalam program pemerintah.
Bulog juga memastikan tidak menyiapkan produk khusus berlabel beras fortifikasi untuk kebutuhan MBG. "Bulog tidak menggunakan produk tersendiri berlabel beras fortifikasi untuk pasokan MBG," kata Rizal.
Pemerintah pada awal September 2026 telah menyepakati penggunaan identitas Beras Kita untuk dua lini produk beras pemerintah. Beras Kita Medium menjadi identitas baru beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sementara Beras Kita Premium diposisikan sebagai produk premium Bulog.
Kemasan kedua produk dijadwalkan diluncurkan pada 20 Oktober 2026. Hingga kini, Bulog belum mengungkap volume beras premium yang akan dialokasikan khusus untuk MBG, jadwal penyaluran, maupun mekanisme distribusinya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Beras Fortifikasi Tetap untuk Kelompok Rentan
Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman pada 15 September menegaskan beras fortifikasi bukan pengganti beras premium. "Beras fortifikasi secara umum bukan pengganti beras premium, melainkan pangan khusus yang ditujukan bagi kelompok rentan, antara lain balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat miskin," kata Amran.
Pernyataan itu sekaligus meluruskan anggapan bahwa beras fortifikasi akan menjadi pasokan utama MBG. Badan Pangan Nasional tengah memperketat pengawasan beras fortifikasi setelah menemukan produk dengan klaim kandungan gizi yang tidak sesuai hasil pemeriksaan laboratorium.
Sebanyak 25 merek dari 11 pelaku usaha telah mendapat peringatan dan terpantau menghentikan produksinya pada awal September. Pengawasan ini menyasar produk yang mencantumkan klaim gizi berlebih tanpa bukti uji laboratorium yang memadai.
Dampak ke Pasokan dan Harga Beras Nasional
Keputusan memakai Beras Kita Premium untuk MBG berpotensi memengaruhi lanskap pasokan beras nasional. Sebagai produk komersial tanpa subsidi, penyaluran beras ini ke program pemerintah menambah jalur distribusi baru bagi Bulog di luar skema SPHP.
Bagi petani dan pelaku pasar, sinyal yang muncul adalah pemerintah memilih kualitas premium untuk program gizi anak sekolah. Pilihan ini berbeda dari pola penyaluran beras bantuan sosial yang biasanya memakai beras medium bersubsidi.
Yang masih menjadi pertanyaan adalah berapa besar volume yang dibutuhkan MBG setiap bulan dan dari mana Bulog akan menyerap pasokannya. Tanpa kejelasan itu, pelaku pasar belum bisa memperkirakan dampaknya terhadap harga beras premium di pasar ritel.
Bulog memastikan Beras Kita Premium tidak menyentuh skema PSO, sehingga penyalurannya tidak mengganggu alokasi beras bersubsidi untuk stabilisasi harga. Pemisahan dua lini produk ini menjadi penanda arah kebijakan pangan pemerintah: beras premium untuk program gizi, beras medium untuk intervensi pasar.
