NARAWARTA.COM — Kewajiban pembiayaan proyek Whoosh yang selama ini dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan mulai bulan depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi pemerintah menargetkan penyerahan kewajiban tersebut pada 15 September 2026.
Nilai kewajiban yang dialihkan mencapai sekitar 7,26 miliar dolar AS, mencakup pembiayaan infrastruktur kereta cepat yang menjadi proyek strategis nasional sejak era pemerintahan sebelumnya.
Proses Pengalihan dan Skema yang Dibahas
Dony Oskaria menjelaskan pengalihan dilakukan karena kewajiban pembiayaan Whoosh berkaitan erat dengan aspek infrastruktur. "KCIC kan sedang berproses, sudah disampaikan juga oleh Pak Menko ya. Nanti akan dialihkan kepada teman-teman keuangan," ujarnya kepada awak media, Senin (31/8).
Ia menambahkan tahapan pengelolaan kewajiban saat ini masih berjalan, dan rencana pengalihan sudah dijadwalkan. "Karena itu lebih kepada infrastruktur. Rencana bulan September ini," kata Dony.
Kendati demikian, Dony belum membeberkan mekanisme penanganan kewajiban yang akan digunakan, termasuk kemungkinan melibatkan Special Mission Vehicles (SMV). Ia meminta pertanyaan terkait hal itu ditujukan langsung kepada Menteri Keuangan. "Belum, tanya Pak Purbaya," tuturnya.
Dua Opsi SMV yang Masih Dikaji Kemenkeu
Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah masih menggodok skema bisnis paling tepat untuk menangani utang proyek Whoosh. "Masih kita diskusikan, itu tanggal 15 yang jelas akan diserahkan oleh kita, 15 September," ucapnya.
Menurut Purbaya, penanganan utang Whoosh nantinya akan melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) atau Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah tengah mempertimbangkan keterlibatan dua SMV sekaligus dalam pengelolaan kewajiban tersebut.
"Kita masih godok bentuknya yang paling pas seperti apa melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Dua (SMV) mungkin. Bisa juga kita pakai yang SMV yang kecil, bisa juga yang besar. Kita lihat nanti skema yang paling pas seperti apa," ujar Purbaya.
Konteks: Beban Keuangan Proyek Strategis
Pengalihan kewajiban pembiayaan Whoosh ke Kemenkeu menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. Sebelumnya, pembiayaan proyek dikelola melalui skema pinjaman bilateral antara pemerintah Indonesia dan China Development Bank.
Langkah ini juga mempertegas peran baru BPI Danantara yang kini lebih fokus pada pengelolaan investasi dan dividen BUMN, sementara penanganan kewajiban infrastruktur strategis kembali ke pemerintah pusat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai dampak pengalihan ini terhadap struktur tarif Whoosh atau operasional KCIC. Pemerintah juga belum merinci skema pembayaran kewajiban tersebut, termasuk potensi penggunaan aset atau pendapatan masa depan proyek sebagai jaminan.
