NARAWARTA.COM — Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk merombak birokrasi melalui integrasi kecerdasan buatan dalam seluruh proses administrasi dan pelayanan publik. Sistem yang tengah dibangun ini tidak hanya berfungsi sebagai gudang data, tetapi juga menjadi pengambil keputusan otomatis yang sulit diintervensi.
Luhut memaparkan progres pembangunan sistem tersebut di hadapan para investor dalam acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, Jumat (28/8). Ia menargetkan seluruh infrastruktur digital dapat beroperasi penuh sebelum akhir tahun ini.
Menutup Celah Suap dan Manipulasi Pengadaan
Salah satu perubahan fundamental yang ditawarkan sistem ini adalah penggantian proses manual yang melibatkan pertemuan langsung antar pegawai dengan mekanisme digital. Menurut Luhut, langkah ini secara efektif mempersempit ruang gerak praktik suap karena keputusan tidak lagi bergantung pada negosiasi antar individu.
"Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya masuk, tidak ada yang bisa dilakukan. Anda harus mengikuti peraturan," tegas Luhut dalam sambutannya.
Ia menambahkan, seluruh proses kini harus melalui sistem yang dikendalikan AI. "Jadi, kita menghindari pertemuan langsung antarmanusia. Mereka harus melalui sistem. Sistem ini dikendalikan oleh AI," imbuhnya.
Lebih lanjut, penerapan AI dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah disebut mampu mendeteksi anomali harga secara real-time. Dengan nilai pengadaan yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, potensi penghematan dari kebocoran dan markup harga diperkirakan mencapai 20-30 persen.
"Sebelumnya, ketika kami belum menggunakan AI, anomali harga masih ada. Namun sekarang, hal itu tidak bisa dilakukan lagi. Jadi, sistemnya sangat transparan dan sangat akurat," terangnya.
Data Terpadu untuk Akurasi Bansos di Atas 90%
Di luar efisiensi anggaran, sistem ini juga dirancang untuk menyelesaikan persoalan klasik penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap salah sasaran. Dengan menggabungkan data lintas kementerian, AI akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data penerima manfaat secara berkala.
Luhut mengungkapkan, uji coba yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil signifikan. Jika sebelumnya tingkat ketepatan sasaran transfer tunai tercatat 77,6 persen, pemerintah optimistis angka ketidaktepatan dapat ditekan di bawah 5 persen dengan sistem baru.
"Hari ini kami cukup yakin bahwa kami bisa membuatnya kurang dari 5 persen. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini kami bisa mencapai 90 persen lebih (ketepatan sasaran)," ujarnya.
Integrasi Data Lintas Kementerian sebagai Fondasi
Keberhasilan sistem ini bertumpu pada ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi. Luhut memastikan seluruh data dari berbagai kementerian dan lembaga saat ini telah tersedia dan siap diproses oleh mesin AI.
"Seluruh data lintas kementerian saat ini sudah tersedia. Ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan mengharmonisasikan data," pungkas Luhut.
Langkah ini dinilai sebagai fondasi penting bagi transformasi digital pemerintahan yang lebih luas, sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan tata kelola yang bersih dan efisien.
