Bahlil Minta Warga Mampu Tak Pakai BBM Subsidi, Soroti Tangki Modifikasi
NARAWARTA.COM — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta masyarakat mampu berhenti memakai bahan bakar minyak bersubsidi karena kuota itu diperuntukkan bagi warga berhak. Imbauan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus US$100 per barel dan antrean panjang di sejumlah SPBU. Pemerintah bersama Pertamina memperketat pengawasan, termasuk menyoroti kendaraan bertangki modifikasi.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah memilih tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah tekanan harga minyak global. Keputusan itu disebut memicu peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Peralihan inilah yang menjadi salah satu penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah.
Penyalahgunaan Tangki Modifikasi Jadi Sorotan
Bahlil menyoroti praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan kepolisian. Sejumlah kendaraan dimodifikasi tangkinya agar bisa menampung BBM dalam jumlah besar. Temuan itu disebut turut memperparah antrean di SPBU.
"Ada (tangki dimodifikasi) yang 700 liter, ada yang 1 ton, kemudian diisi dengan mobil Pajero, apa, segala macam. Jadi itu yang membuat salah satu penyebab antrean," ujar Bahlil, dikutip dari Beritasatu.com, Kamis (17/9/2026).
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar seluruh bentuk pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi segera ditertibkan. Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memperketat pengawasan distribusi.
"Arahannya harus segera kita tertibkan. Pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina," pungkas Bahlil.
Imbauan untuk Warga Mampu
Bahlil secara khusus meminta pemilik mobil mewah untuk tidak mengisi BBM bersubsidi. Menurutnya, subsidi adalah hak warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan pemerintah.
"Saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus ya tolonglah, subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai mekanisme pengawasan baru atau sanksi bagi pengguna BBM subsidi yang tidak berhak. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero).
Masyarakat diimbau melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ke kanal pengaduan resmi Pertamina atau Kementerian ESDM. Waspadai pula praktik calo atau pungutan liar di SPBU yang mengatasnamakan kelancaran pengisian BBM.