PEKANBARU, Narawarta.com – Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan kekhawatirannya terhadap melonjaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayahnya. Data terbaru menunjukkan, Riau menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dalam jumlah PHK, dengan lebih dari 3.000 kasus tercatat hingga awal April 2025.
“Beberapa hari ini saya mengikuti pemberitaan, dan Riau berada di posisi kedua tertinggi dalam angka PHK. Sudah lebih dari 3.000 orang terkena PHK, dan yang paling besar kontribusinya berasal dari PT Sambu di Indragiri Hilir,” kata Wahid saat menghadiri acara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Selasa (8/4/2025).
PT Sambu, salah satu industri pengolahan kelapa terbesar di Riau, mengalami penurunan kapasitas produksi. Hal ini bukan karena kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah, tetapi karena pasokan kelapa dari petani rakyat menurun drastis.
Gubernur menjelaskan, produktivitas kelapa rakyat turun hingga 50 persen. “Biasanya satu hektare kebun menghasilkan 10.000 butir dalam dua hingga tiga bulan. Sekarang hanya 5.000. Ini penurunan yang sangat signifikan,” ujarnya.
Penurunan produksi ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi alam yang tak menentu, usia tanaman kelapa yang tergolong tua—rata-rata 35 hingga 40 tahun—hingga persoalan pengelolaan perairan yang menyebabkan intrusi air laut ke lahan perkebunan.
“Kondisi ini jelas jadi tantangan serius. Kami butuh data akurat dari BPS terkait kondisi ekonomi Riau—mulai dari TPK, NTP, inflasi, sampai data ekspor-impor—untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat,” ujar Wahid.
Selain soal PHK, Wahid juga menekankan pentingnya data kemiskinan ekstrem yang lebih rinci. Menurutnya, pemerintah membutuhkan informasi yang jelas soal lokasi, karakteristik, serta pendekatan intervensi yang tepat untuk mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan ekstrem.
“Kami ingin tahu secara detail di mana lokus kemiskinan berada, apa saja intervensi yang paling relevan, supaya upaya yang dilakukan betul-betul berdampak,” tutup Wahid.***
