SURABAYA — Dominasi kejahatan konvensional di Jawa Timur resmi berakhir. Berdasarkan rekap data kepolisian yang dimuat BPS Jatim dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2025, pelanggaran terhadap keamanan publik dan negara menempati posisi tertinggi dengan kontribusi 41 persen dari seluruh perkara yang dilaporkan. Angka ini jauh meninggalkan kategori kejahatan lain yang selama ini identik dengan peta kriminalitas daerah.
Publikasi resmi tersebut memperlihatkan komposisi yang berubah drastis. Tindak kejahatan yang mencederai fisik, baik di jalanan maupun domestik, menyusul di urutan kedua dengan 16 persen. Adapun pencurian terhadap hak milik tanpa kekerasan hanya mencatatkan 15 persen, turun ke peringkat tiga setelah sebelumnya kerap menjadi jenis laporan terbanyak.
Pencurian Konvensional Tergeser ke Peringkat Ketiga
Fenomena ini menegaskan bahwa pola kejahatan di Jawa Timur sedang bertransformasi. Di bawah pencurian biasa, penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat terlarang masih menjadi ancaman serius dengan kontribusi pelaporan 14 persen. Jenis kejahatan kerah putih yang mencakup penipuan, penggelapan aset, hingga korupsi di birokrasi tercatat 9 persen.
Sisa laporan sekitar 4,7 persen merupakan gabungan dari pelanggaran berat lain seperti kejahatan kesusilaan, perampokan bersenjata, pembunuhan berencana, hingga perusakan lingkungan hidup. Rendahnya porsi tersebut tak lantas mengecilkan urgensi penanganannya, tetapi secara kuantitas memang kalah jauh dari tiga kategori teratas.
Tekanan Ekonomi dan Kejahatan Digital Jadi Pemicu
Melonjaknya laporan tindak pidana sepanjang 2025 tidak bisa dilepaskan dari kondisi finansial masyarakat. BPS mencatat tingginya biaya tuntutan hidup kerap dijadikan celah bagi sejumlah individu untuk mengambil jalan pintas. Tekanan ekonomi ini secara langsung berimplikasi pada peningkatan intensitas kejahatan konvensional di berbagai daerah.
Faktor lain yang tak kalah menentukan adalah penetrasi teknologi informasi yang masif. Kemajuan ini memunculkan ruang kejahatan baru yang dengan cepat menginspirasi perilaku kriminal daring hingga ke pelosok daerah. Penyelesaian perkara pun kian kompleks karena heterogenitas kultur dan kepadatan populasi di Jawa Timur dinilai rentan memicu konflik sosial bawaan.
Tantangan Penegakan Hukum ke Depan
BPS mengingatkan bahwa tingginya kuantitas laporan tidak selalu sebanding dengan jumlah tersangka. Satu aktor bisa mendalangi rentetan kejahatan, sehingga pendekatan penghukuman semata tidak cukup untuk menekan angka kriminalitas. Dibutuhkan strategi yang lebih presisi dalam membaca pola kejahatan di tiap wilayah.
Implikasinya, pemerataan kualitas dan kuantitas personel kepolisian menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Penempatan penegak hukum harus benar-benar mengikuti peta zona kerawanan, bukan sekadar pemerataan administratif. Tanpa langkah itu, celah kejahatan akan terus tumbuh mengikuti dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
