Paiton Energy: Pensiun Dini PLTU Terkendala Kebutuhan Listrik Jawa-Bali Naik 2.000 MW per Tahun

NARAWARTA.COM — Kebutuhan listrik di sistem Jawa-Bali tumbuh sekitar 2.000 megawatt (MW) per tahun, membuat rencana pensiun dini PLTU batu bara tidak bisa dijalankan tanpa jaminan kapasitas pengganti. PT Paiton Energy menilai transisi energi harus mempertimbangkan ketahanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan pasokan listrik.

Presiden Direktur PT Paiton Energy Fazil Erwin Alfitri menyatakan pertumbuhan kebutuhan listrik berjalan seiring ekspansi ekonomi dan industri. Karena itu, pembangkit batu bara yang masih beroperasi tidak dapat dihentikan begitu saja sebelum kapasitas penggantinya dipastikan tersedia.

"Kalau (PLTU) dipensiunkan, tidak ada fire. Sementara kita terus tumbuh, tumbuh semakin tinggi. Jadi apa artinya? Meningkatkan kapasitas, tetapi dengan energi yang lebih efisien," ujar Fazil dalam media roundtable Mitsubishi Power, Kamis (24/9).

RUPTL 2025-2034 Butuh Tambahan 69,5 GW Pembangkit

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Rinciannya, 42,6 GW berasal dari energi terbarukan, 10,3 GW dari gas, dan 10,3 GW dari penyimpanan energi.

Fazil menilai gas memegang posisi strategis dalam masa transisi karena mampu memenuhi kebutuhan listrik sekaligus menekan emisi. Kandungan karbon gas disebut sekitar 50 persen lebih rendah dibandingkan batu bara, sementara Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) dapat mencapai efisiensi termal hingga sekitar 60 persen.

"Transisi energi di Indonesia, mengingat kita adalah negara batu bara, adalah dari batu bara ke gas, kemudian nantinya ke hidrogen," ujarnya.

Strategi Paiton: PLTU Tetap Jalan, Kapasitas Baru Pakai Gas

Paiton Energy mengusulkan penambahan pembangkit gas combined cycle sekitar 2.000 MW di samping kompleks pembangkit eksisting berkapasitas sekitar 4.600 MW. Intensitas emisi pembangkit perusahaan saat ini sekitar 913 gram CO2 per kilowatt hour (kWh), dan dengan tambahan pembangkit gas, angka itu ditargetkan turun menjadi sekitar 600 gram CO2 per kWh.

Perusahaan menyatakan siap mengeksekusi proyek begitu pemerintah memberikan kepastian. Saat ini Paiton Energy masih menunggu keputusan mengenai skema pengembangan pembangkit gas yang diusulkan.

"Kita cuman udah siap sekali untuk mengeksekusi proyek. Cuman pemerintah harus kasih kita green light," ujar Fazil.

Peta Jalan Batu Bara ke Gas, Lalu Hidrogen

Dalam jangka panjang, Paiton Energy menyiapkan peta jalan transisi dari batu bara ke gas dan kemudian hidrogen. Pembangkit gas yang direncanakan akan dibuat hydrogen-ready sehingga dapat memakai hidrogen ketika infrastruktur dan pasokan bahan bakar tersedia.

Peta jalan itu juga mencakup pemanfaatan amonia hijau, baik secara langsung pada pembangkit batu bara maupun dikonversi menjadi hidrogen untuk PLTGU, dengan dukungan energi surya untuk memproduksi hidrogen hijau.

Infrastruktur Hidrogen Indonesia Masih Nol

Managing Director dan CEO Mitsubishi Power Asia Pacific Akihiro Ondo menyebut Indonesia belum memiliki infrastruktur hidrogen. Kendala itu menjadi salah satu penghambat percepatan transisi energi.

"Bagaimana infrastruktur hidrogen di Indonesia sejauh ini? Kami belum memilikinya. Nol infrastruktur," ujar Ondo.

Meski demikian, Mitsubishi Power tetap melihat peluang pengembangan ekosistem hidrogen. Hidrogen dapat dibawa dalam bentuk amonia sebelum diproses kembali menjadi bahan bakar pembangkit. Perusahaan juga mengembangkan teknologi turbin gas yang dapat menggunakan hidrogen.

Panas Bumi Dinilai Layak Jadi Base Load

Selain gas dan hidrogen, Mitsubishi Power menilai panas bumi dapat berperan dalam transisi energi Indonesia karena mampu menyediakan listrik secara kontinu sebagai base load. Pembangkit panas bumi tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti tenaga surya dan angin.

Mitsubishi Power menyebut percepatan transisi membutuhkan sejumlah elemen pendukung, termasuk ketahanan pasokan gas atau LNG, spesifikasi pembangkit yang sesuai, akses pembiayaan, serta penetapan jadwal pensiun dini PLTU yang transparan.