Desil Bansos Naik di DTSEN Bikin KPM Khawatir, Kemensos: Tak Otomatis Bantuan Dicabut

NARAWARTA.COM — Lonjakan status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memicu keresahan di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara: perubahan ini tak lantas membuat bansos hangus. Penyaluran tetap menunggu periode dan penetapan penerima yang berlaku.

"Misalnya sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan (desil naik), itu tidak otomatis (bansos) hilang karena kan kita belum menyalurkan," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9). Hal serupa berlaku untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pencairannya dilakukan bulanan.

12 Juta Data BKKBN yang Belum Diverifikasi Picu Desil Melonjak

Gus Ipul menjelaskan, anomali status pada DTSEN Volume 3 dipicu integrasi data besar-besaran. Sekitar 12 juta data baru dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) belum melewati verifikasi dan validasi.

"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat," terang pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Kondisi ini mulai dikoreksi. Pemerintah telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan tengah mengonsolidasi data bersama pemerintah daerah. "Sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi, dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan data ini akan makin akurat," tuturnya.

Desil: Alat Prioritas, Bukan Penentu Mutlak Penerima Bantuan

Kemensos meluruskan anggapan bahwa "desil naik sama dengan tambah kaya". Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menegaskan kenaikan posisi desil tidak lantas menghilangkan hak bansos.

"Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar," tegas Andy.

Ia memaparkan, desil hanyalah instrumen untuk menentukan prioritas saat kuota pemerintah terbatas. Ilustrasinya: dalam satu ruangan ada 10 orang berhak menerima bantuan, namun anggaran hanya cukup untuk 5 orang. Desil dipakai untuk memilih siapa yang paling membutuhkan.

"Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu. Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4. Yang di desil 4 lebih prioritas daripada mereka di desil 5. Itu cara memilih prioritas," ujar Andy.

Kriteria Program Tetap Jadi Penentu Utama, Bukan Desil

Setiap skema bansos memiliki kriteria penerima yang melekat dan tidak bisa digantikan posisi desil. Contohnya, sebuah keluarga bisa masuk prioritas Program Keluarga Harapan (PKH) di desil 1 hingga 4, tetapi tetap gugur apabila berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tidak memenuhi persyaratan spesifik lainnya.

DTSEN dimutakhirkan setiap tiga bulan—menghasilkan empat versi data per tahun. Warga yang datanya keliru dapat mengajukan perbaikan lewat pemerintah desa/kelurahan dengan operator SIKS-NG, pendamping PKH, atau mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.

Kemensos juga membuka kanal pengaduan resmi: call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, serta laman dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id bagi warga yang ingin melaporkan ketidaksesuaian data.