Mandat Bahlil Diperluas, Hilirisasi dan Transisi Energi Kini Satu Komando

NARAWARTA.COM — Presiden resmi memperluas mandat Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (1/10/2026). Penyatuan koordinasi ini dinilai strategis karena hilirisasi mineral butuh pasokan energi besar, sementara daya saing industri ke depan ditentukan ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi. Investasi sektor hilirisasi pada Semester I 2026 tercatat Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional.

Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi menandai penyatuan dua agenda besar yang selama ini berjalan di jalur koordinasi berbeda. Pemerintah menyatakan langkah ini diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan hilirisasi dan transisi energi, dengan Bahlil tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai penyatuan tersebut relevan karena kedua agenda saling bergantung. Hilirisasi mineral membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan semakin ditentukan ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi.

Investasi Hilirisasi Capai Rp300,1 Triliun

Besarnya agenda hilirisasi tercermin dari realisasi investasi sektor tersebut pada Semester I 2026 yang mencapai Rp300,1 triliun. Angka itu setara 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat investasi tersebut mencakup sejumlah sektor mineral, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga besi dan baja. Posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dinilai membuka ruang mempertemukan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dalam satu koordinasi yang lebih terpadu.

"Besarnya investasi hilirisasi menunjukkan bahwa agenda ini sudah menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi nasional. Karena itu, kebutuhan energinya juga harus dirancang sejak awal agar pengembangan industri tidak menghadapi persoalan pasokan energi di kemudian hari," kata Fatkur saat dihubungi, Jumat (3/10/2026).

Dari Smelter ke Baterai Kendaraan Listrik

Fatkur menyoroti perubahan struktur industri Indonesia yang sebelumnya lebih banyak mengekspor bahan mentah menuju pengembangan industri pengolahan. Peningkatan kapasitas pengolahan nikel di dalam negeri menjadi salah satu penandanya.

Tantangan berikutnya, menurut dia, adalah memastikan hilirisasi bergerak menuju produk bernilai tambah lebih tinggi. Pada komoditas nikel, pengembangan dapat diarahkan hingga prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, dan industri daur ulang.

Tembaga dapat dikembangkan menuju kabel dan berbagai komponen kelistrikan maupun elektronik. Adapun bauksit diarahkan hingga aluminium dan produk turunannya.

"Dengan strategi tersebut, hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter, tetapi menjadi fondasi reindustrialisasi nasional," ujarnya.

Jejak Karbon Jadi Penentu Daya Saing

Aspek energi menjadi bagian penting dalam pengembangan industri tersebut. Menurut Fatkur, produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya dinilai dari nilai ekonominya, tetapi juga dari efisiensi dan jejak karbon proses produksinya.

"Di sinilah keterkaitan antara hilirisasi dan transisi energi menjadi penting. Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya. Karena itu, pengembangan hidro, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lainnya perlu semakin diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter," katanya.

Dari sisi ketahanan energi, Fatkur menyoroti capaian lifting minyak nasional sepanjang 2025 yang mencapai 605,3 ribu barel per hari atau sekitar 100,05 persen dari target APBN. Capaian itu menjadi salah satu indikator kinerja sektor ESDM pada tahun tersebut.

Penguatan produksi energi domestik dinilai perlu berjalan beriringan dengan agenda substitusi impor dan pengembangan industri dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan energi tidak hanya diarahkan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung pengembangan industri jangka panjang.

Mengurangi Kebijakan yang Jalan Sendiri

Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai perluasan tanggung jawab Bahlil dapat memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang selama ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

Hilirisasi bersinggungan dengan sektor pertambangan, industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan. Sementara transisi energi membutuhkan koordinasi dengan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah.

"Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Kristian.

Dengan investasi hilirisasi yang sudah menembus Rp300,1 triliun pada paruh pertama 2026, penyatuan komando ini menjadi ujian apakah koordinasi yang lebih rapat mampu menjaga pasokan energi bagi industri pengolahan sekaligus memenuhi tuntutan produk rendah karbon di pasar global.