Bantuan Gempa Flores dari Kemenimipas Tiba di Ruteng, 20 Ton Beras untuk Warga Terdampak

NARAWARTA.COM — Hadir mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi memastikan bahwa kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat ini.

Rincian Bantuan Logistik yang Tiba di Manggarai

Bantuan yang disalurkan berasal dari donasi internal seluruh jajaran Kemenimipas, serta dukungan dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenimipas dan Persatuan Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS). Rincian logistik yang tiba di Rutan Ruteng meliputi:

Beras: 20 ton; Minyak goreng: 1.000 liter; Gula pasir: 1.000 kg; Telur: 1.000 tray; Mi instan: 1.000 dus; Selimut: 2.000 lembar; Obat-obatan dan multivitamin

Bantuan ini diprioritaskan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Ruteng beserta keluarga, pegawai rutan, hingga jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo.

Kerusakan Berat Rutan Ruteng dan Dampaknya bagi Warga Binaan

Gempa berkekuatan signifikan pada 15 Agustus lalu tidak hanya berdampak pada rumah warga, tetapi juga merusak struktur bangunan Rutan Kelas IIB Ruteng. Berdasarkan penilaian awal tim asistensi Ditjenpas, sejumlah struktur bangunan rutan mengalami kerusakan berat dan memerlukan rekonstruksi penuh. Hasil evaluasi kini tengah diproses untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Direktorat Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Pemasyarakatan.

Meski bangunan terdampak, Mashudi menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar warga binaan tetap berjalan normal. "Pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan pemulihan pascabencana dapat segera ditindaklanjuti secara tepat. Kami ingin memastikan jajaran, Warga Binaan, dan masyarakat tidak sendiri menghadapi kondisi ini," tegas Mashudi dalam keterangan resminya.

Layanan administrasi seperti pemberian remisi bagi warga binaan tetap beroperasi sesuai standar regulasi yang berlaku. Kepala Kanwil Ditjenpas NTT, Decky Nurmansyah, menambahkan bahwa koordinasi terus dipercepat agar fungsi pelayanan pemasyarakatan tetap beroperasi secara optimal di tengah kondisi darurat.

Pengawasan Aset Negara di Labuan Bajo

Pada kesempatan yang sama, Dirjenpas juga meninjau lahan seluas 3,3 hektare milik Kemenimipas yang berlokasi di Labuan Bajo. Lahan tersebut saat ini tengah dalam proses alih status administrasi pertanahan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kemenimipas. Mashudi meminta jajarannya untuk mengawal tuntas legalitas aset tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi masyarakat Manggarai dan sekitarnya yang rumahnya rusak akibat gempa 15 Agustus 2026, pendataan dampak masih terus berlangsung. Informasi mengenai jadwal dan mekanisme bantuan lanjutan untuk warga terdampak di luar lingkup Kemenimipas dapat dipantau melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat masing-masing.