BSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja, Anggaran Rp12 Triliun Disiapkan

Pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah Rp900 ribu bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.
Penulis: Doni
Jumat, 02 Oktober 2026 | 08:23:01 WIB

NARAWARTA.COM — Pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja pada kuartal IV 2026, dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Rencana ini dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9), bersama sejumlah program bantuan lain yang totalnya diperkirakan mencapai Rp31 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan subsidi upah (BSU) diberikan satu kali untuk tiga bulan, sehingga total per penerima mencapai Rp900 ribu. Angka 13,3 juta pekerja yang ditargetkan lebih rendah dibanding target 15 juta penerima pada penyaluran 2025.

"Bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk tiga bulan dan per bulannya sebesar Rp300 ribu, dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun," ujar Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).

Pencairan Menunggu PMK dan Aturan Turunan

Airlangga belum menyebut tanggal pasti pencairan BSU. Pemerintah masih menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan ketentuan lain sebelum program berlaku.

"Nanti kita mesti mempersiapkan PMK-nya, menyiapkan yang lain, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa umumkan kapan itu berlaku," jelasnya.

Kebutuhan anggaran BSU 2026 sebesar hampir Rp12 triliun lebih besar dari pagu 2025 yang sebesar Rp10,72 triliun. Namun jumlah penerimanya justru menyusut dari 15 juta menjadi 13,3 juta pekerja. Pemerintah belum merinci kriteria penerima BSU tahun ini.

Bantuan Pangan dan Pembukaan Rekening Ikut Disiapkan

Selain BSU, pemerintah menyiapkan sejumlah program bantuan lain pada kuartal IV 2026. Salah satunya pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada kelompok desil 1 hingga desil 4. Jumlah penerimanya masih dalam pengecekan bersama kementerian terkait.

Bantuan pangan berupa 10 kilogram juga akan diberikan selama tiga bulan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp17,5 triliun, dengan penyerahan satu kali untuk Oktober dan Desember.

  • BSU: 13,3 juta pekerja, Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, anggaran hampir Rp12 triliun
  • Bantuan pangan: 33.244.408 KPM, 10 kilogram selama tiga bulan, anggaran sekitar Rp17,5 triliun
  • Pembukaan rekening: warga di atas 17 tahun dari desil 1-4, jumlah masih diverifikasi
  • Total kebutuhan anggaran seluruh program: sekitar Rp31 triliun

"Tadi sudah disebut satu per satu. Nanti anggarannya sedang disisir lagi oleh Menteri Keuangan (Suahasil Nazara). Kira-kira sih Rp31 triliun," ujar Airlangga.

Perbandingan dengan Penyaluran 2025

Pada 2025, pemerintah menargetkan 15 juta pekerja sebagai penerima BSU dengan besaran Rp600 ribu untuk periode Juni-Juli 2025 yang dicairkan sekaligus. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat itu menyatakan sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima bantuan dari target tersebut.

Penyaluran 2025 dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank penyalur. Syarat penerima saat itu antara lain WNI dengan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta atau setara upah minimum daerah, bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri, serta tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Penyaluran melalui BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI, dengan PT Pos Indonesia sebagai kanal alternatif bagi pekerja tanpa rekening Himbara. Skema serupa diperkirakan bakal dipakai lagi pada penyaluran kuartal IV 2026, meski pemerintah belum mengonfirmasi rinciannya.

Apa Artinya bagi Pekerja dan Pelaku Usaha

Bagi pekerja berpenghasilan rendah, BSU Rp900 ribu menjadi tambahan daya beli menjelang akhir tahun. Namun kepastian waktu pencairan masih bergantung pada rampungnya PMK dan verifikasi data penerima oleh kementerian terkait.

Bagi pelaku usaha, khususnya sektor ritel dan konsumsi, realisasi bantuan senilai total Rp31 triliun berpotensi menopang permintaan rumah tangga pada kuartal IV. Serapan anggaran yang lambat menjadi risiko utama, mengingat pengalaman 2025 ketika hanya 8,3 juta dari 15 juta pekerja yang menerima BSU.

Reporter: Doni