Erupsi Gunung Anak Krakatau Landa 15 Kecamatan di Banten dan Lampung, BNPB Pastikan Nol Korban Jiwa
PANDEGLANG — Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali berdampak pada pemukiman warga di pesisir Selat Sunda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebaran dampak erupsi kini mencakup 15 kecamatan yang berada di tiga kabupaten pada dua provinsi, yakni Banten dan Lampung.
Pelaksana penanganan darurat memastikan situasi di lapangan masih terkendali. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa akibat rentetan letusan gunung api tersebut.
“Tidak ada kerugian jiwa, dampak secara fisik kerusakan masih dilakukan pendataan. Di DKI, Banten dan Lampung terpapar abu vulkanik,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan pers secara virtual, Minggu, 6 September 2026.
Sebaran 15 Kecamatan Terdampak Erupsi
Di wilayah Banten, dampak letusan terkonsentrasi di pesisir Kabupaten Pandeglang. Terdapat empat kecamatan yang masuk dalam zona terdampak, yaitu Carita, Labuan, Panimbang, dan Jiput. Kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu perimeter terdekat dari lintasan sebaran material letusan di pesisir barat Pandeglang.
Sementara itu, sebaran wilayah terdampak di Provinsi Lampung terbagi ke dalam dua daerah kabupaten. Kabupaten Lampung Selatan mencatatkan wilayah terdampak paling luas dengan total tujuh kecamatan:
- Kecamatan Punduh Pedada
- Kecamatan Rajabasa
- Kecamatan Kalianda
- Kecamatan Ketapang
- Kecamatan Bakauheni
- Kecamatan Sidomulyo
- Kecamatan Katibung
Adapun di Kabupaten Tanggamus, tercatat empat kecamatan yang berada dalam pemantauan imbas erupsi, mencakup Pematang Sawa, Cukuh Balak, Semaka, serta Kota Agung.
“Terdampak ada di tiga kabupaten dan 15 kecamatan. Tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung; dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten,” ujar Suharyanto.
Kesiapsiagaan Jalur Evakuasi dan Logistik Pengungsian
Merespons eskalasi aktivitas vulkanik tersebut, BNPB menerjunkan 10 tim lapangan secara bertahap menuju lokasi-lokasi terdampak. Tim ini bertugas memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat sekaligus memastikan seluruh perangkat mitigasi kebencanaan berfungsi optimal.
Pemeriksaan ketat dilakukan menyangkut keandalan alat sistem peringatan dini, rambu-rambu evakuasi warga, hingga pemutakhiran rencana kontinjensi di tingkat kabupaten. Jalur evakuasi mandiri bagi warga pesisir pantai dipastikan siap digunakan sewaktu-waktu apabila aktivitas vulkanik meningkat.
“Kami sudah melakukan pengecekan kesiapan alat perangkat, sirene, rambu evakuasi, rencana kontijensi. Kemudian logistik dasar permakanan dan non permakanan,” tutur Suharyanto.
BNPB juga memeriksa langsung ketersediaan pasokan pangan di gudang-gudang logistik daerah agar kebutuhan pokok warga tidak terganggu. Langkah ini diambil untuk mempercepat pendistribusian bantuan begitu masa kedaruratan diberlakukan.
“Belum ada satu pun pemerintah provinsi terdampak menetapkan status kedaruratan. Artinya minta pusat turun ke lapangan membantu tetapi kami sudah menurunkan tim,” katanya.