Florida Resmi Larang Kamera ALPR di Jalan Negara Bagian, Flock Safety Terkena Imbas Regulasi Baru
NARAWARTA.COM — Larangan ini tertuang dalam memorandum resmi yang ditandatangani Chief Operating Officer DOT Florida, Will Watts. Dokumen itu menyebut peningkatan pemasangan kamera yang eksponensial, laporan penyalahgunaan, dan kekhawatiran privasi warga sebagai alasan utama pencabutan izin.
"Meskipun hukum Florida membatasi penerbitan izin sistem LPR hanya untuk lembaga penegak hukum, peningkatan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, ditambah laporan penyalahgunaan, kekhawatiran privasi data, dan skema pengawasan, memerlukan tindakan segera untuk menjaga kedaulatan dan kualitas hidup warga Florida," demikian bunyi memorandum tersebut.
Gubernur Ron DeSantis menjadi motor di balik kebijakan ini. Pada Agustus 2026, ia menyatakan penggunaan teknologi kamera pelat nomor di negara bagiannya sudah "di luar kendali". Seluruh aparat kepolisian diberi tenggat 30 hari untuk membongkar perangkat yang terpasang di jalan negara bagian.
Dampak Nyata bagi Pemasangan Kamera
Meski terlihat tegas, dampak larangan ini terhadap total kamera yang beroperasi di Florida relatif terbatas. DeSantis mengakui dalam sebuah siniar bahwa perubahan aturan DOT tidak menyentuh sekitar 98 persen ALPR yang justru terpasang di jalan lokal dan properti pribadi.
Tekanan publik mulai membuahkan hasil di tingkat daerah. Sherif Jacksonville dan Okaloosa County telah berkomitmen menghapus perangkat serupa dari wilayah yurisdiksi mereka. Langkah ini menunjukkan pergeseran sikap penegak hukum yang sebelumnya bergantung pada teknologi tersebut untuk mencari kendaraan curian, orang hilang, hingga mengembangkan petunjuk kasus kriminal.
Menariknya, kurang dari dua pekan sebelum larangan diberlakukan, kamera ALPR justru membantu polisi menemukan tersangka pembunuhan yang melarikan diri dari Florida ke West Virginia. Fakta ini memperlihatkan dilema antara manfaat operasional dan risiko pelanggaran privasi.
Flock Safety dan Gelombang Perlawanan Publik
Flock Safety menjadi perusahaan yang paling banyak disorot sepanjang 2026. Perusahaan ini memasarkan kamera serba guna yang bisa digunakan petugas pemadam kebakaran untuk memantau lokasi kebakaran sebelum tiba di tempat kejadian. Namun, dokumentasi penyalahgunaan kamera yang beredar memicu kekhawatiran publik tentang pengawasan yang konstan.
Flock merespons dengan pembaruan perangkat lunak dan kebijakan yang membatasi durasi penyimpanan rekaman. Upaya ini belum meredam aksi vandalisme terhadap kamera maupun gelombang protes yang mendorong regulator untuk bertindak.
Gelombang Penolakan Menyebar ke Negara Bagian Lain
Florida bukan satu-satunya wilayah yang bergerak. Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) telah menangguhkan kontraknya dengan Flock pada Juli lalu. Dua county di Ohio ikut menghentikan pemakaian kamera Flock pada Agustus karena laporan dugaan penyalahgunaan.
Di Texas, Gubernur Greg Abbott membekukan pendanaan untuk lembaga negara yang mencoba membeli perangkat keras Flock. Sebagian besar kebijakan ini memang menyasar Flock secara spesifik, bukan teknologi ALPR secara keseluruhan. Namun, langkah-langkah tersebut menandakan kesediaan pengambil kebijakan untuk mengevaluasi ulang pendekatan keamanan publik yang selama ini mengandalkan pengawasan massal.
Bagi warga Florida, larangan ini baru berlaku di jalan negara bagian. Untuk pembersihan menyeluruh di jalan lokal dan properti pribadi, tekanan sosial yang berkelanjutan atau regulasi baru dari legislatif masih diperlukan.