Bupati Pidie Jaya Minta Data Pemulihan Pascabencana Dibuka Terbuka, Kolaborasi Tiga Tingkat Pemerintah Jadi Kunci

PIDIE JAYA — Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyampaikan data pemulihan pascabencana secara transparan dan terverifikasi. Ketentuan ini ditegaskan Bupati Sibral Malasyi saat memimpin evaluasi penanganan bencana hidrometeorologi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Kamis.

Data yang diminta meliputi capaian program yang sudah tuntas, pekerjaan yang tengah berjalan, serta persoalan yang memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah di tingkat atas.

"Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Apa yang sudah selesai harus kita pastikan manfaatnya. Apa yang sedang berjalan harus kita percepat dan apa yang masih menjadi persoalan harus segera kita carikan solusi," kata Sibral Malasyi.

Menurut bupati, masyarakat terdampak membutuhkan kepastian bahwa proses pemulihan benar-benar berjalan dan tidak berhenti di atas kertas.

Arah Baru Pemulihan: Bukan Hanya Rehabilitasi Fisik

Dalam arahannya, Sibral Malasyi menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dimaknai sekadar membangun ulang infrastruktur yang rusak akibat bencana. Proses pemulihan disebutnya harus mampu mengembalikan rasa aman serta harapan masyarakat untuk melanjutkan hidup.

"Dengan kebersamaan dan koordinasi yang kuat, kita berharap pemulihan Kabupaten Pidie Jaya dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan berkelanjutan," ujarnya.

Titik tekan program pemulihan difokuskan pada kebutuhan dasar warga. Mulai dari penyediaan hunian tetap, pemulihan infrastruktur dasar, hingga normalisasi sungai dan pengendalian banjir.

Lima Sektor Prioritas dalam Percepatan Rehabilitasi

Bupati menjabarkan sederet prioritas yang harus disinkronkan antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih program. Kelima sektor itu menjadi acuan kerja Satgas PRR dan perangkat daerah ke depan:

• Percepatan penyediaan hunian bagi warga terdampak.
• Pemulihan infrastruktur dasar yang rusak pascabencana.
• Penanganan sungai dan penguatan sistem pengendalian banjir.
• Rehabilitasi jaringan irigasi dan lahan pertanian produktif.
• Pemulihan akses air bersih serta penguatan ekonomi masyarakat.

Evaluasi Jadi Wadah Penyatuan Langkah Antarinstansi

Sibral Malasyi menilai forum evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan gerak pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan jajaran kabupaten. Kehadiran Satgas PRR bersama kementerian dan lembaga terkait diharapkan menjadi pengungkit bagi pemecahan persoalan yang masih menghadang pemerintah daerah.

Seluruh program pemulihan yang digulirkan nantinya wajib berorientasi langsung pada kebutuhan warga. Perencanaan yang terukur dan terintegrasi menjadi prinsip utama agar dukungan pemerintah memberi hasil maksimal di lapangan.

Bupati mengapresiasi keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, TNI, dan Polri dalam penanganan bencana di daerahnya. Ia mengajak semua pemangku kepentingan memperkuat sinergi demi satu tujuan: memastikan masyarakat terdampak segera bangkit dan Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah tangguh bencana.