JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membalas kritik calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menimbulkan ketimpangan baru.
Awalnya, Jokowi memaklumi kritik Anies merupakan bagian dari pendapat. Namun, menurutnya IKN telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Ya itu pendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silakan, tetapi IKN itu sudah ada UU, sudah ada undang-undangnya,” ujar Jokowi seusai menanam pohon di Hutan Kota JIEP, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Jokowi menyampaikan, IKN bertujuan agar pembangunan tidak Jawa sentris melainkan Indonesia sentris.
“Kita ingat 58 persen PDB ekonomi tuh ada di Jawa, 58 persen dari 17.000 pulau yang kita miliki. Sehingga kita ingin Indonesia sentris, ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain. Selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu,” papar Jokowi.
Menurutnya, IKN adalah kunci dalam pemerataan ekonomi dan penduduk Indonesia dalam jangka panjang.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk. Menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru arahnya ke sana. Tetapi tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang,” pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Anies mengkritik proyek pembangunan IKN Nusantara yang menimbulkan ketimpangan baru.
Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).
Anies menyampaikan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN di tengah-tengah hutan menimbulkan ketimpangan baru.
“Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru,” ungkap Anies. ***