Jakarta, Narawarta — Belakangan isu mengenai kemungkinan pengunduran diri Sri Mulyani menjadi perhatian publik. Isu ini pertama kali berhembus dari pernyataan ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam acara Political Economic Outlook 2024. Faisal mendengar informasi bahwa Sri Mulyani adalah sosok yang “paling siap untuk mundur.”
Baca juga:
Sri Mulyani Tidak Bantah Rumor Mundur dari Kabinet Jokowi
Faisal juga mengajak masyarakat untuk mempengaruhi beberapa menteri, termasuk mantan Managing Director World Bank, Basuki Hadimuljono, agar mengundurkan diri dari kabinet Jokowi. Ia menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk dan memperingatkan bahwa mundurnya beberapa menteri dapat berdampak sangat besar.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia dapat mengalami dampak yang signifikan apabila Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Bhima menekankan bahwa Indonesia telah memperoleh kepercayaan dari komunitas internasional berkat kredibilitas yang tinggi dari Sri Mulyani.
Dalam situasi di mana isu pengunduran diri Sri Mulyani menjadi perbincangan hangat, Bhima memperingatkan bahwa kepercayaan investor dan kreditor terhadap Indonesia berisiko menurun.
“Konsekuensinya, kita akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pinjaman baru dan kerja sama investasi. Proyek-proyek dapat terganggu, dan investor mungkin akan mencari peluang di negara lain yang memiliki kredibilitas ekonomi yang tinggi,” ungkap Bhima.
Meskipun demikian, Bhima melihat bahwa keputusan Sri Mulyani untuk mundur, jika benar-benar diambil, bisa dianggap sebagai langkah yang tepat. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa apabila Sri Mulyani memilih bertahan hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, kredibilitasnya justru mungkin menjadi sorotan pertanyaan.
Menurut Bhima, kondisi pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dapat membahayakan ekonomi Indonesia, terutama dengan adanya sejumlah skandal, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon wakil presiden (cawapres).
Bhima menyoroti keputusan MK yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, yang masih berusia 36 tahun, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, yang dinilai menimbulkan konflik kepentingan karena keterkaitan Anwar Usman, ketua MK, sebagai saudara ipar Jokowi dan paman Gibran.
“Dalam era Jokowi, tingkat korupsi juga tinggi. Kemarin, PPATK melaporkan 36 persen dana proyek strategis nasional masuk rekening pribadi,” ungkap Bhima.
Dengan potensi mundurnya Sri Mulyani, Bhima berharap agar Presiden Jokowi menyadari bahwa situasi pemerintahannya saat ini dapat membahayakan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran seorang menteri non-politisi dalam menjaga kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa kabinet akan tetap solid dalam mendukung kepala negara hingga akhir masa jabatan.
Ia juga mengajak wartawan untuk menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang menyebarkan isu mengenai kemungkinan pengunduran diri sejumlah menteri.
“Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja kepada pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut,” kata Ari di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2024. (Deka)