Pariwisata Berkelanjutan Jadi Prioritas, Menpar: Alam dan Warga Lokal Tak Boleh Dikorbankan

NARAWARTA.COM — Wacana pariwisata berkelanjutan di Indonesia memang sudah lama bergulir, tetapi kini pemerintah menegaskannya sebagai fondasi utama. Dalam forum Sustainable Tourism Development Forum (STDev Forum) seri kelima di Jakarta, Kementerian Pariwisata bersama Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) menyusun strategi konkret. Fokusnya bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga daya dukung lingkungan dan kesejahteraan komunitas lokal di destinasi.

Mass Tourism Tidak Dihapus, tapi Direkonstruksi

Salah satu poin menarik yang mengemuka adalah sikap terhadap pariwisata massal atau mass tourism. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan (UPH) sekaligus Ketua Umum HILDIKTIPARI, Diena Mutiara Lemy, menilai model ini tidak sepenuhnya negatif.

"Mass tourism merupakan salah satu bentuk pariwisata yang memungkinkan keterjangkauan bagi banyak kalangan. Jadi, mass tourism tidak harus dihapus, melainkan perlu direkonstruksi, terutama pada aspek ekstraktifnya," ucap Diena dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Artinya, kunjungan besar-besaran tetap bisa berlangsung, tetapi pengelolaannya harus diubah. Contoh nyata yang diangkat adalah Bali. Destinasi super prioritas ini disebut menghadapi tekanan akibat kepadatan kunjungan, alih fungsi lahan, hingga kemacetan yang menggerus kenyamanan wisatawan dan warga lokal.

Kerangka ALCIS untuk Selamatkan Destinasi Favorit

Untuk menjawab tantangan tersebut, Diena menawarkan kerangka bernama ALCIS yang terdiri dari lima pilar. Pendekatan ini dinilai mampu mengelola ekosistem pariwisata secara lebih terintegrasi dibandingkan penanganan yang selama ini berjalan sektoral.

• Attractiveness — mengutamakan kualitas pengalaman wisatawan, bukan sekadar kuantitas daya tarik yang ditawarkan.
• Localness — memperkuat peran komunitas lokal agar rantai nilai pariwisata benar-benar dinikmati masyarakat setempat.
• Competitiveness — menciptakan daya saing yang bernilai tambah untuk menarik kunjungan berkualitas.
• Inclusiveness — memastikan akses dan manfaat pariwisata dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
• Sustainability — menjadi landasan yang mengikat seluruh pilar lainnya.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa pembangunan pariwisata yang berkelanjutan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga mitra pembangunan.

"Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, dan keragaman destinasi yang menjadi kekuatan besar pariwisata nasional. Karena itu, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan manfaat bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan," kata Widiyanti.

Menurutnya, ISTC memiliki peran strategis dalam menjaga standar dan memperkuat kapasitas penerapan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional. Forum STDev sendiri diharapkan menjadi ruang berbagi praktik baik dan melahirkan solusi konkret bagi industri pariwisata Indonesia.

Apa Artinya bagi Traveler?

Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan keluarga atau solo, arahan kebijakan ini punya dampak langsung. Mulai dari memilih destinasi yang menerapkan kuota kunjungan, menginap di akomodasi ramah lingkungan, hingga menggunakan jasa pemandu lokal. Dengan begitu, setiap rupiah yang Anda belanjakan turut menjaga kelestarian alam dan menghidupi warga sekitar.

Informasi lebih lanjut mengenai penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi favorit Anda dapat dikonfirmasi melalui dinas pariwisata setempat atau kanal resmi Kementerian Pariwisata.